Jalan Sehat dalam rangka milad ke 105 Muhammadiyah

Ribuan warga Muhammadiyah Solo menggelar kegiatan jalan sehat dalam rangka memeriahkan Milad ke-105 Muhammadiyah

17 Sekolah Muhammadiyah diSolo lanjutkan K-13

Sebanyak 17 dari 43 sekolah Muhammadiyah diSolo bakal melanjutkan implementasi kurikulum 2013

250 Calhaj Ikuti Manasik Haji

Sekitar 250 calon haji (calhaj) mengikuti manasik haji yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Solo. Kegiatan ini dilakuka mulai tanggal 18 – 22 Juni 2014, di Balai Muhammadiyah Surakarta dan Asrama Haji Donohudan Boyolali.

Suasana Pengajian HPT Majlis Dikdasmen PDM Surakarta

Pengajian ini yang juga di hadiri oleh ketua majlis Dikdasmen PDM Surakarta, Drs HM Joko Riyanto,SH,MM,MH dan tokoh pendidikan kota Surakarta,Bapak Ichwan Dardiri

acara milad seabad Aisyiyah dan Hari Bermuhammadiyah di Stadion Manahan, Solo

Puluhan ribu warga Muhammadiyah Jawa Tengah menghadiri acara milad seabad Aisyiyah dan Hari Bermuhammadiyah di Stadion Manahan, Solo, Selasa (27/5)

Pembekalan Korps Mubaligh Muhammadiyah Kota Surakarta

bertempat di Balai Muhammadiyah, Keprabon, PDM Surakarta melalui Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus mengadakan pembekalan menjelang Ramadhan bagi Korps Mubaligh Muhammadiyah se Kota Surakarta

Pengajian Di SD Muhammadiyah 1 Surakarta

Para guru dan kepala sekolah Muhammadiyah di Surakarta mengikuti pengajian di SD Muhammadiyah 1 Surakarta serta penyerahan piagam kepada murid-murid yang berprestasi dari beberapa sekolah, yang juga di hadiri oleh Bapak Dahlan Rais.

KAMPANYE ANTIROKOK

Kampanye antirokok terus digencarkan berbagai kalangan. Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Erwin Santosa menyatakan Muhammadiyah akan terus berjihad melawan rokok.

Minggu, 18 Januari 2015

MTCC: Muhammadiyah akan Terus Berjihad Melawan Rokok


Solopos.com, JAKARTA  - Muhammadiyah akan terus berjihad melawan rokok. Pernyataan itu diungkapkan Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Erwin Santosa, Kamis (15/1/2015).
“Kami jihad melawan rokok. Ini kami mulai dari internal kami dan telah terwakili oleh 23 majelis dan organisasi otonom lewat deklarasi Muhammadiyah Tobacco Control Framework/MTCF,” kata Erwin di kantor Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta.
Dia mengatakan langkah selanjutnya meneruskan semangat jihad itu menuju akar rumput atau anggota Muhammadiyah. Terlebih kini semangat melawan rokok itu sudah terwakili para pimpinan dari majelis dan organisasi ortonom Muhammadiyah dengan momentum deklarasi Kerangka Kerja Muhammadiyah dalam Pengendalian Produk Tembakau atau MTCF.
Kesehatan, kata dia, merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk itu, melawan rokok sama dengan memberdayakan potensi masyarakat. Sebaliknya, jika rokok terus dibiarkan beredar bebas maka akan memengaruhi tujuan Muhammadiyah dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
Terkait jihad lawan rokok, Erwin mengatakan sepekan lalu Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT) dari Muhammadiyah memenangi gugatan Tim Pembela Kretek dari Sleman, Yogyakarta.
Gugatan itu dilayangkan kepada Muhammadiyah karena dianggap mengancam para petani tembakau.
Nama “Jogja Sehat Tanpa Tembakau”, kata dia, sama sekali tidak mengandung makna tanaman tembakau adalah tanaman yang tidak bermanfaat.
JSTT sendiri tidak memiliki kegiatan yang berkaitan dengan tanaman dan petani tembakau. Namun JSTT melakukan kegiatan yang lebih bersifat memberikan advokasi pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan.
Erwin juga mengatakan jika upaya Muhammadiyah lewat MTCF tidak hanya bergerak di internal organisasi saja, tapi juga ke luar.
“Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk terus mendukung mereka dalam mendorong pemerintah dalam ratifikasi Indonesia untuk Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC),” kata dia.
FCTC sendiri hingga kini belum kunjung diratifikasi oleh Indonesia bersama delapan negara lain bersama Andorra, Republik Dominika, Eritrea, Liechtensein, Malawi, Monaco, Somalia dan Sudan Selatan.
“Kita hanya akan jadi pasar impor rokok jika FCTC tidak kunjung kita ratifikasi,” kata dia.
Sementara itu, 180 negara telah menandatangani FCTC yang merupakan bagian dari progam Badan Kesehatan Dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (WHO PBB).
FCTC merupakan sebuah kerangka kerja yang mendorong negara-negara di dunia untuk memprioritaskan hak perlindungan kesehatan masyarakat, mengatur dan mengendalikan penggunaan produk-produk tembakau termasuk dampak produksi rokok oleh perusahaan rokok.

Sumber : www.solopos.com






Rabu, 07 Januari 2015

KURIKULUM 2013 DIHENTIKAN, 17 Sekolah Muhammadiyah Solo Lanjutkan K-13


Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah kepala sekolah, guru, karyawan bersama dengan komite sekolah
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Solo, Djoko Riyanto, mengatakan keputusan tersebut berada di luar kewenangan majelis, lantaran tidak ada arahan atau paksaan untuk melaksanakan kurikulum tertentu.

“Majelis tidak mendikte harus Kurikulum 2013 atau Kurikulum 2006 [Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)]. Sekolah memutuskan sendiri tanpa ada campur tangan dari majelis. Mereka menilai kemampuan diri sendiri,” kata dia, saat dihubungi Solopos.com, Minggu (4/1).

Djoko menyampaikan 17 sekolah itu terdiri dari berbagai jenjang. Sekolah-sekolah tersebut tak seluruhnya sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama tiga semester. Sebagian baru menjalankan kurikulum itu pada semester pertama tahun ini.

Kendati demikian, seluruh sekolah tetap mengirimkan surat pertanyaan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Solo. “Sekolah yang tetap berlanjut menggunakan Kurikulum 2013 maupun kembali ke KTSP harus tetap mengirimkan surat. Informasi tersebut akan dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” paparnya.

Majelis tetap mengawal implementasi kurikulum tersebut hingga penerapannya secara serentak dan total pada paling lambat 2020 mendatang. Djoko juga menyampaikan sekolah Islam di bawah Kementerian Agama (Kemenag) tetap melanjutkan implementasi Kurikulum 2013.

“MI, MTSn, dan MAN sepertinya tetap menggunakan Kurikulum 2013 sesuai arahan Kemenag,” tandasnya.


Sumber : www.solopos.com

Minggu, 04 Januari 2015

Ketua Baru PP Pemuda Muhammadiyah Usung Gerakan Anti Korupsi

DALAM pelantikan pengurus baru Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzhar sebagai ketua dengan masa jabatan 2014-2018 yang menggantikan Shaleh Daulay, berkomitmen mengusung gerakan melawan korupsi.

Komitmen ini disampaikan Dahnil dalam pidato iftitah kepengurusan PP Pemuda Muhammadiyah yang tercakup dalam tema “Nalar Baru Gerakan Pemuda Muhammadiyah”.

“Gerakan berjama’ah melawan korupsi adalah sebuah bentuk amar ma’ruf nahi munkar yang akan menjadi salah satu fokus utama PP Pemuda Muhammadiyah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Demi menegaskan komitmen melawan korupsi, PP Pemuda Muhammadiyah akan menggalang kerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kesempatan ini, ketua ICW, Ade Irawan, turut hadir memberikan dukungan terhadap program anti korupsi yang diusung PP Pemuda Muhammadiyah

“Melawan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dengan semangat ibda’ binafsik,” pungkas Dahnil. [eza/Islampos]

 www.islampos.com

Senin, 29 Desember 2014

31 Sekolah Muhammadiyah Solo Siap Kembali ke KTSP


Solopos.com, SOLO — Sebanyak 31 sekolah Muhammadiyah di Kota Solo siap banting setir ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada semester genap mendatang. Pasalnya, puluhan sekolah tersebut baru menerapkan Kurikulum 2013 pada Tahun Ajaran (TA) 2014/2015.
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Solo, Joko Riyanto, mengatakan langkah itu dilakukan untuk menaati kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
“Sebenarnya, semua sekolah Muhammadiyah sudah menerapkan Kurikulum 2013. Tetapi, karena sudah ada kebijakan dari menteri ya mau tidak mau harus banting setir ke KTSP. Kami harus taat kepada kebijakan pemerintah,” ujarnya saat ditemui wartawan di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo, Selasa (9/12/2014).
Lebih lanjut, Joko mengatakan total sekolah Muhammadiyah di Solo ada 43 sekolah. Secara rinci, jumlah tersebut terdiri atas 23 SD, sepuluh SMP/Mts dan sepuluh SMA/SMK/MA. Dari jumlah tersebut, yang menerapkan Kurikulum 2013 pada TA 2013/2014 ada 12 sekolah. Dengan demikian, 12 sekolah tersebut dipastikan tetap menggunakan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran.
Sekolah tersebut di antaranya SD Muhammadiyah Program Khusus Solo yang dijadikan sekolah rintisan implementasi Kurikulum 2013, SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 5, SMP Muhammadiyah 7, SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 3, SMK Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 2, SMK Muhammadiyah 3 dan SMK Muhammadiyah 4.
Sedangkan, 31 sekolah Muhammadiyah sisanya baru menerapkan Kurikulum 2013 pada TA 2014/2015. Kendati demikian, dia memastikan implementasi Kurikulum 2013 tetap akan dijalankan hingga surat resmi dari Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sampai di tangan sekolah.
Sementara, anggota Majelis Dikdasmen PDM Kota Solo, Supraptono, mengaku belum ada koordinasi dengan sekolah terkait kebijakan dari Kemendikbud tersebut. Pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kemendikbud agar bisa menentukan langkah selanjutnya.
Namun demikian, pihaknya memastikan sistem penilaian di sekolah Muhammadiyah tetap menggunakan Kurikulum 2013. “Sistem penilaian yang digunakan tetap mengacu pada Permendikbud No. 104 Tahun 2014 (tentang Penilaian Belajar oleh Pendidik pada Dikdas dan Dikmen) karena yang dipakai masih Kurikulum 2013,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa.

Sumber : www.solopos.com

Minggu, 28 Desember 2014

UU Ormas Dikabulkan MK, Muhammadiyah Puas


TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku puas atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut dia, pertimbangan Mahkamah dalam mengabulkan uji materi itu sudah sesuai.

"Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, meski hanya mengabulkan sebagian dari gugatan yang kami layangkan," kata Din saat dihubungi, Kamis, 25 Desember 2014. "Pasal-pasal UU Ormas yang dikabulkan itu merupakan jantung dari semua kesatuan dalam beleid peraturan tentang ormas."

Din sebelumnya mengajukan uji materi banyak pasal dalam UU Ormas ke Mahkamah. Pasal-pasal itu antara lain Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, serta Pasal 38.

Selain itu, Din dan Muhammadiyah juga mengajukan uji materi Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3). Ketentuan dalam pasal itu, antara lain, mengatur ihwal pendaftaran ormas nonbadan hukum, ketentuan pemilihan kepengurusan ormas, dan adanya campur tangan pemerintah.

Pada Selasa kemarin, Mahkamah mengabulkan uji materi yang dilayangkan Din. Namun Mahkamah hanya mengabulkan sebagian gugatan Din. Dalam amar putusannya, Mahkamah hanya mengabulkan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a.

"Pasal yang dikabulkan ini nantinya bisa membuat ormas menjadi lebih independen dan tidak ada campur tangan pemerintah," tutur Din. "Saya berharap putusan MK ini dijadikan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat jika ingin merevisi UU Ormas dan dijadikan bahan legislasi nasional."

Sumber : http://www.tempo.co

Jumat, 26 Desember 2014

Muhammadiyah Dukung Jokowi Terapkan Hukuman Mati


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- PP Muhammadiyah mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Malik Fajar saat menerima Presiden Jokowi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/12).

"Muhammadiyah mendukung sepenuhnya dilaksanakan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba," ucap Malik usai pertemuan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang berada di luar kota.

Menurut Malik, hukuman mati adalah balasan setimpal bagi pengedar narkoba yang telah merusak masa depan banyak generasi muda. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menambahkan, dalam sehari ada ada 40 sampai 50 generasi muda Indonesia yang meninggal akibat narkoba. Karenanya, Jokowi mengatakan, tak ada ampunan bagi pengedar barang haram tersebut.

Ia meyakini, hukuman mati tak akan mengganggu diplomasi yang dilakukan Indonesia terkait TKI yang juga terancam hukuman mati di luar negeri. Meskipun saat ini ada sekitar 265 TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri karena berbagai kasus.

Sumber  : www.republika.co.id
Gambar : www.detik.com

Selasa, 23 Desember 2014

Presiden Jokowi Silaturahmi ke PBNU dan PP Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kawasan Salemba, Rabu (24/12/2014) pagi. Jokowi juga akan menyambangi kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta.

Berdasarkan agenda dari Biro Pers Istana yang diterima Liputan6.com, Jokowi ke kantor 2 organisasi massa (Ormas) Islam terbesar di tanah air itu dimaksudkan untuk bersilaturahmi.

Setelahnya, Presiden menggelar 2 kali Rapat Terbatas dan sekali Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta. Rapat Terbatas pertama akan dilangsungkan pukul 10.00 WIB dengan topik bahasan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Persiapan dan Pengamanan Dalam Rangka Hari Natal 2014 dan Tahun Baru 2015, dan masalah nelayan.

Rapat Terbatas kedua akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB dengan topik bahasan skema Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2015, serta Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2015.

Sedangkan pada sore harinya, pukul 16.00 WIB, Presiden Jokowi akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna dengan topik bahasan Arah Kebijakan Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015.

Peserta Sidang Kabinet Paripurna adalah seluruh Menteri Kabinet Kerja, termasuk Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (Mut)

 Sumber : www.Liputan6.com

.