Jalan Sehat dalam rangka milad ke 105 Muhammadiyah

Ribuan warga Muhammadiyah Solo menggelar kegiatan jalan sehat dalam rangka memeriahkan Milad ke-105 Muhammadiyah

17 Sekolah Muhammadiyah diSolo lanjutkan K-13

Sebanyak 17 dari 43 sekolah Muhammadiyah diSolo bakal melanjutkan implementasi kurikulum 2013

Anatri Desstya, ST.M.Pd(Guru SMK Muh.1) Juara III Pembelajaran Berbasis TIK Tingkat Kota Surakarta

Suasana Pengajian HPT Majlis Dikdasmen PDM Surakarta

Pengajian ini yang juga di hadiri oleh ketua majlis Dikdasmen PDM Surakarta, Drs HM Joko Riyanto,SH,MM,MH dan tokoh pendidikan kota Surakarta,Bapak Ichwan Dardiri

Dari kiri ke kanan - DR. H. Tri Kuat, M.Pd(Ka. SMA Muh. 1) Juara 1 Kepala Sekolah Berprestasi Th. 2014 Tingkat Kota Surakarta - Danik Ary Widyanto, S.Pd(Guru SMP Muh. 1) Juara 1 Pembelajaran TIK Tingkat Kota Surakarta - Drs. H. Joko Riyanto, SH, MM, MH(Ketua Majelis Dikdasmen Surakarta - DR. H. Achmad Purnomo(Wakil Walikota Surakarta) - DR. Rahayuningsih, S.Pd(Guru SMK Muh. 4 Surakarta) Juara 1 Guru Berprestasi tahun 2014 Tingkat Surakarta

Pembekalan Korps Mubaligh Muhammadiyah Kota Surakarta

bertempat di Balai Muhammadiyah, Keprabon, PDM Surakarta melalui Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus mengadakan pembekalan menjelang Ramadhan bagi Korps Mubaligh Muhammadiyah se Kota Surakarta

Pengajian Di SD Muhammadiyah 1 Surakarta

Para guru dan kepala sekolah Muhammadiyah di Surakarta mengikuti pengajian di SD Muhammadiyah 1 Surakarta serta penyerahan piagam kepada murid-murid yang berprestasi dari beberapa sekolah, yang juga di hadiri oleh Bapak Dahlan Rais.

Dari Kiri dan Kanan - Juara I Karya Ilmiah (Anatri Desstya) dan Juara Lomba Pidato (Natana Elselo Kristian)

MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47 MAKASSAR

Jumat, 27 Februari 2015

Muhammadiyah Gandeng ICW Resmikan Madrasah Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendirikan madrasah antikorupsi. Peresmian madrasah dilakukan pada Minggu 8 Februari 2015.

Tujuan pendirian madrasah tersebut, mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air yang saat ini masuk tahap gawat darurat.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Senin (9/2/2015), di madrasah tersebut, nantinya anak-anak diajarkan memulai bersih dalam hal apapun dan belajar untuk tidak korupsi.

Madrasah ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang bisa diandalkan.

Dalam acara peresmian madrasah antikorupsi ini dideklarasikan Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi. (Dan/Mvi)

Sumber : www.liputan6.com

Kamis, 26 Februari 2015

Din Syamsuddin Menolak Maju Lagi Jadi Calon Ketua PP Muhammadiyah

Liputan6.com, Surabaya - Din Syamsuddin memastikan diri tak akan maju lagi sebagai calon Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar ke-47 yang akan diselenggarakan 3-8 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Saya sudah menyatakan sikap pribadi untuk tidak bersedia mencalonkan diri dengan tidak mengembalikan formulir," ujar dia di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/2/2015).

Sesuai Anggaran Dasar PP Muhammadiyah, ketua umum yang sudah 2 periode berturut-turut menjabat maka tidak diperbolehkan menduduki posisi yang sama di periode berikutnya.

Namun, kata dia, untuk posisi lain seperti satu di antara 13 Ketua PP Muhammadiyah, sekretaris dan bendahara, diperbolehkan jika ada anggota Tanwir yang mencalonkan.

"Alhamdulillah, masih ada yang mencalonkannya saya sebagai ketua. Awalnya memang dilema, tapi setelah istikharah, saya tetapkan tidak maju meski 3 kali surat peringatan pengembalian formulir dari panitia pemilihan turun," tutur Din.

Kendati tidak duduk di posisi struktural PP Muhammadiyah, tokoh kelahiran Sumbawa tersebut menegaskan tetap mengabdi sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di salah satu kecamatan di Cilandak, Jakarta Selatan.

"Kebetulan saya tinggal di sana dan tercatat sebagai salah satu pemrakarsa pendirian PCM baru. Saya akan mengabdi di sana dan mengajukan sebagai calon ketua, itu pun kalau saya terpilih dalam musyawarah cabang," kata dia.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut bahkan menyarankan kepada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah saat ini untuk melakukan penyegaran kepemimpinan dan memberi kesempatan kader-kader potensial maju sebagai pengurus PP.

Menurut dia, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu memiliki banyak tokoh yang mampu berjuang dan berdakwah, namun belum memiliki kesempatan.

"Kalau mau dinamis, dari 13 ketua sekarang, seperdua di antaranya diganti oleh kader baru dan seperdua lainnya tetap pengurus lama. Ibaratnya, berbagi berjuang dan berdakwah lewat Muhammadiyah," ucap Din. (Ant/Ado)

Sumber :  (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Minggu, 18 Januari 2015

MTCC: Muhammadiyah akan Terus Berjihad Melawan Rokok


Solopos.com, JAKARTA  - Muhammadiyah akan terus berjihad melawan rokok. Pernyataan itu diungkapkan Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Erwin Santosa, Kamis (15/1/2015).
“Kami jihad melawan rokok. Ini kami mulai dari internal kami dan telah terwakili oleh 23 majelis dan organisasi otonom lewat deklarasi Muhammadiyah Tobacco Control Framework/MTCF,” kata Erwin di kantor Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta.
Dia mengatakan langkah selanjutnya meneruskan semangat jihad itu menuju akar rumput atau anggota Muhammadiyah. Terlebih kini semangat melawan rokok itu sudah terwakili para pimpinan dari majelis dan organisasi ortonom Muhammadiyah dengan momentum deklarasi Kerangka Kerja Muhammadiyah dalam Pengendalian Produk Tembakau atau MTCF.
Kesehatan, kata dia, merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk itu, melawan rokok sama dengan memberdayakan potensi masyarakat. Sebaliknya, jika rokok terus dibiarkan beredar bebas maka akan memengaruhi tujuan Muhammadiyah dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
Terkait jihad lawan rokok, Erwin mengatakan sepekan lalu Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT) dari Muhammadiyah memenangi gugatan Tim Pembela Kretek dari Sleman, Yogyakarta.
Gugatan itu dilayangkan kepada Muhammadiyah karena dianggap mengancam para petani tembakau.
Nama “Jogja Sehat Tanpa Tembakau”, kata dia, sama sekali tidak mengandung makna tanaman tembakau adalah tanaman yang tidak bermanfaat.
JSTT sendiri tidak memiliki kegiatan yang berkaitan dengan tanaman dan petani tembakau. Namun JSTT melakukan kegiatan yang lebih bersifat memberikan advokasi pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan.
Erwin juga mengatakan jika upaya Muhammadiyah lewat MTCF tidak hanya bergerak di internal organisasi saja, tapi juga ke luar.
“Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk terus mendukung mereka dalam mendorong pemerintah dalam ratifikasi Indonesia untuk Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC),” kata dia.
FCTC sendiri hingga kini belum kunjung diratifikasi oleh Indonesia bersama delapan negara lain bersama Andorra, Republik Dominika, Eritrea, Liechtensein, Malawi, Monaco, Somalia dan Sudan Selatan.
“Kita hanya akan jadi pasar impor rokok jika FCTC tidak kunjung kita ratifikasi,” kata dia.
Sementara itu, 180 negara telah menandatangani FCTC yang merupakan bagian dari progam Badan Kesehatan Dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (WHO PBB).
FCTC merupakan sebuah kerangka kerja yang mendorong negara-negara di dunia untuk memprioritaskan hak perlindungan kesehatan masyarakat, mengatur dan mengendalikan penggunaan produk-produk tembakau termasuk dampak produksi rokok oleh perusahaan rokok.

Sumber : www.solopos.com






Rabu, 07 Januari 2015

KURIKULUM 2013 DIHENTIKAN, 17 Sekolah Muhammadiyah Solo Lanjutkan K-13


Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah kepala sekolah, guru, karyawan bersama dengan komite sekolah
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Solo, Djoko Riyanto, mengatakan keputusan tersebut berada di luar kewenangan majelis, lantaran tidak ada arahan atau paksaan untuk melaksanakan kurikulum tertentu.

“Majelis tidak mendikte harus Kurikulum 2013 atau Kurikulum 2006 [Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)]. Sekolah memutuskan sendiri tanpa ada campur tangan dari majelis. Mereka menilai kemampuan diri sendiri,” kata dia, saat dihubungi Solopos.com, Minggu (4/1).

Djoko menyampaikan 17 sekolah itu terdiri dari berbagai jenjang. Sekolah-sekolah tersebut tak seluruhnya sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama tiga semester. Sebagian baru menjalankan kurikulum itu pada semester pertama tahun ini.

Kendati demikian, seluruh sekolah tetap mengirimkan surat pertanyaan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Solo. “Sekolah yang tetap berlanjut menggunakan Kurikulum 2013 maupun kembali ke KTSP harus tetap mengirimkan surat. Informasi tersebut akan dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” paparnya.

Majelis tetap mengawal implementasi kurikulum tersebut hingga penerapannya secara serentak dan total pada paling lambat 2020 mendatang. Djoko juga menyampaikan sekolah Islam di bawah Kementerian Agama (Kemenag) tetap melanjutkan implementasi Kurikulum 2013.

“MI, MTSn, dan MAN sepertinya tetap menggunakan Kurikulum 2013 sesuai arahan Kemenag,” tandasnya.


Sumber : www.solopos.com

Minggu, 04 Januari 2015

Ketua Baru PP Pemuda Muhammadiyah Usung Gerakan Anti Korupsi

DALAM pelantikan pengurus baru Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzhar sebagai ketua dengan masa jabatan 2014-2018 yang menggantikan Shaleh Daulay, berkomitmen mengusung gerakan melawan korupsi.

Komitmen ini disampaikan Dahnil dalam pidato iftitah kepengurusan PP Pemuda Muhammadiyah yang tercakup dalam tema “Nalar Baru Gerakan Pemuda Muhammadiyah”.

“Gerakan berjama’ah melawan korupsi adalah sebuah bentuk amar ma’ruf nahi munkar yang akan menjadi salah satu fokus utama PP Pemuda Muhammadiyah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Demi menegaskan komitmen melawan korupsi, PP Pemuda Muhammadiyah akan menggalang kerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kesempatan ini, ketua ICW, Ade Irawan, turut hadir memberikan dukungan terhadap program anti korupsi yang diusung PP Pemuda Muhammadiyah

“Melawan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dengan semangat ibda’ binafsik,” pungkas Dahnil. [eza/Islampos]

 www.islampos.com

Senin, 29 Desember 2014

31 Sekolah Muhammadiyah Solo Siap Kembali ke KTSP


Solopos.com, SOLO — Sebanyak 31 sekolah Muhammadiyah di Kota Solo siap banting setir ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada semester genap mendatang. Pasalnya, puluhan sekolah tersebut baru menerapkan Kurikulum 2013 pada Tahun Ajaran (TA) 2014/2015.
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Solo, Joko Riyanto, mengatakan langkah itu dilakukan untuk menaati kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
“Sebenarnya, semua sekolah Muhammadiyah sudah menerapkan Kurikulum 2013. Tetapi, karena sudah ada kebijakan dari menteri ya mau tidak mau harus banting setir ke KTSP. Kami harus taat kepada kebijakan pemerintah,” ujarnya saat ditemui wartawan di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo, Selasa (9/12/2014).
Lebih lanjut, Joko mengatakan total sekolah Muhammadiyah di Solo ada 43 sekolah. Secara rinci, jumlah tersebut terdiri atas 23 SD, sepuluh SMP/Mts dan sepuluh SMA/SMK/MA. Dari jumlah tersebut, yang menerapkan Kurikulum 2013 pada TA 2013/2014 ada 12 sekolah. Dengan demikian, 12 sekolah tersebut dipastikan tetap menggunakan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran.
Sekolah tersebut di antaranya SD Muhammadiyah Program Khusus Solo yang dijadikan sekolah rintisan implementasi Kurikulum 2013, SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 5, SMP Muhammadiyah 7, SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 3, SMK Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 2, SMK Muhammadiyah 3 dan SMK Muhammadiyah 4.
Sedangkan, 31 sekolah Muhammadiyah sisanya baru menerapkan Kurikulum 2013 pada TA 2014/2015. Kendati demikian, dia memastikan implementasi Kurikulum 2013 tetap akan dijalankan hingga surat resmi dari Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sampai di tangan sekolah.
Sementara, anggota Majelis Dikdasmen PDM Kota Solo, Supraptono, mengaku belum ada koordinasi dengan sekolah terkait kebijakan dari Kemendikbud tersebut. Pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kemendikbud agar bisa menentukan langkah selanjutnya.
Namun demikian, pihaknya memastikan sistem penilaian di sekolah Muhammadiyah tetap menggunakan Kurikulum 2013. “Sistem penilaian yang digunakan tetap mengacu pada Permendikbud No. 104 Tahun 2014 (tentang Penilaian Belajar oleh Pendidik pada Dikdas dan Dikmen) karena yang dipakai masih Kurikulum 2013,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa.

Sumber : www.solopos.com

Minggu, 28 Desember 2014

UU Ormas Dikabulkan MK, Muhammadiyah Puas


TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku puas atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut dia, pertimbangan Mahkamah dalam mengabulkan uji materi itu sudah sesuai.

"Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, meski hanya mengabulkan sebagian dari gugatan yang kami layangkan," kata Din saat dihubungi, Kamis, 25 Desember 2014. "Pasal-pasal UU Ormas yang dikabulkan itu merupakan jantung dari semua kesatuan dalam beleid peraturan tentang ormas."

Din sebelumnya mengajukan uji materi banyak pasal dalam UU Ormas ke Mahkamah. Pasal-pasal itu antara lain Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, serta Pasal 38.

Selain itu, Din dan Muhammadiyah juga mengajukan uji materi Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3). Ketentuan dalam pasal itu, antara lain, mengatur ihwal pendaftaran ormas nonbadan hukum, ketentuan pemilihan kepengurusan ormas, dan adanya campur tangan pemerintah.

Pada Selasa kemarin, Mahkamah mengabulkan uji materi yang dilayangkan Din. Namun Mahkamah hanya mengabulkan sebagian gugatan Din. Dalam amar putusannya, Mahkamah hanya mengabulkan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a.

"Pasal yang dikabulkan ini nantinya bisa membuat ormas menjadi lebih independen dan tidak ada campur tangan pemerintah," tutur Din. "Saya berharap putusan MK ini dijadikan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat jika ingin merevisi UU Ormas dan dijadikan bahan legislasi nasional."

Sumber : http://www.tempo.co

.